DAMPAK POSITIF PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI PTUN SURABAYA

Sidoarjo,   06/11/2020
Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya sebagai badan peradilan di bawah Mahkamah Agung RI turut berkomitmen membangun Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dengan melakukan banyak perubahan. “Perubahan dilakukan dengan cara melakukan evaluasi dan pembangunan secara menyeluruh sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku serta mendengar saran-saran dari stakeholders terkait demi memberikan kenyamanan dan kepuasan kepada masyarakat pencari keadilan”, ujar Bambang Wicaksono, S.H., M.H. selaku Ketua Tim Pembangunan ZI. Pencanangan ZI di PTUN Surabaya dilakukan pada tahun 2019 dan ditindaklanjuti dengan pembangunan ZI menuju WBK pada tahun 2020. Rencana pembangunan ZI PTUN Surabaya telah disosialisasikan kepada masyarakat melalui website dan media sosial. Pemantauan serta evaluasi pembangunan ZI juga dilakukan secara berkala. PTUN Surabaya senantiasa melakukan penguatan pada 6 (enam) area perubahan, yaitu (1) manajemen perubahan, (2) penataan tata laksana, (3) penataan sistem manajemen Sumber Daya Manusia (SDM), (4) penguatan akuntabilitas, (5) penguatan sistem pengawasan dan (6) peningkatan kualitas pelayanan publik. Pembangunan ZI memberikan dampak positif di PTUN Surabaya. Hal tersebut tampak dari adanya berbagai perubahan menuju ke arah yang lebih baik. Perubahan pertama yang tampak dari pembangunan ZI yaitu adanya perubahan pola pikir dan budaya kerja menuju ke arah yang lebih baik. Pimpinan menjadi role model bagi seluruh jajaran di bawahnya. Ketua PTUN Surabaya menyampaikan, “Alhamdulillah dengan adanya pembangunan ZI timbul mind set baru dari para pegawai bahwa bekerja adalah ibadah, akibatnya kedisiplinan dan kinerja pegawai juga akan meningkat”. Kedisiplinan yang meningkat terlihat dari tertibnya absensi masuk dan pulang kantor seluruh aparat pengadilan. Laporan rekap absensi pegawai yang berpengaruh terhadap tunjangan kinerja membuktikan setiap bulan terdapat peningkatan, hingga bulan Oktober 2020 hampir mencapai seratus persen tidak ada potongan yang dikarenakan terlambat datang atau cepat pulang kantor. Demikian juga dengan kinerja yang meningkat, terlihat dari formulir rekapitulasi penilaian capaian kinerja pegawai yang hasilnya menunjukkan bahwa di bulan September 2020 nilai terendah capaian kinerja pegawai pada angka 80,00 sementara di bulan Oktober 2020 nilai tersebut meningkat menjadi 83,50. Perubahan pola pikir dan budaya kerja sebagai bukti adanya kesadaran, sekaligus membuktikan bahwa ada penguatan pada area 1 (satu) pembangunan ZI yaitu manajemen perubahan. Perubahan selanjutnya sebagai dampak positif dari pembangunan ZI, yaitu pembentukan tim monitoring dan evaluasi yang tugasnya melakukan evaluasi dan analisis untuk revisi SOP dan penyusunan SOP baru terhadap kegiatan pelayanan dan inovasi pelayanan yang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan. Hal ini tertuang dalam keputusan yang diterbitkan oleh Ketua PTUN Surabaya Nomor W3-TUN1/1914/OT.00/8/2020 tanggal 3 Agustus 2020. Dalam SK Tim tersebut ditegaskan tugas Tim untuk melakukan revisi penyusunan SOP di bidang kepaniteraan dan kesekretariatan untuk kegiatan yang belum ada maupun belum update SOP nya. Perubahan terkait pembentukan tim monitoring dan evaluasi SOP tersebut sekaligus membuktikan bahwa ada penguatan pada area 2 (dua) pembangunan ZI yaitu penataan tata laksana. Adanya sterilisasi ruangan (zona steril) dilakukan disamping melalui pengadaan access door juga kebijakan pemisahan akses masuk untuk aparat pengadilan dan masyarakat pengguna layanan. Hal tersebut guna mengantisipasi adanya penyimpangan dalam memberikan pelayanan, yang sebelum adanya pembangunan ZI masih ditemukan adanya pelayanan dilakukan di ruang kerja, yang tentunya berpotensi terjadinya hal-hal yang mengganggu integritas dalam memberikan pelayanan berupa gratifikasi. Semua pelayanan saat ini di samping di lakukan melalui PTSP juga disediakan tempat khusus untuk pelayanan umum selain di PTSP, seperti inzage, penerimaan tamu maupun pelayanan kehumasan. Adanya pojok e-court sebagai kelengkapan fasilitas layanan gugatan on line dan persidangan elektronik (e-litigation) sebagaimana yang diatur dalam Perma Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, merupakan dampak positif dari adanya pembangunan ZI di PTUN Surabaya. Karena selama ini belum ada pojok e-court yang tersedia dan pelanan tersebut dilakukan di PTSP, sehingga tidak maksimal. Di samping itu adanya tambahan fasilitas lainnya di samping ruang pelayanan kehumasan, inzage dan pelayanan umum lainnya, juga tersedianya ruang kesehatan dan ruang pos bantuan hukum yang lebih refresentatif untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan pos bakum, melengkapi ruang relaksasi yang sudah ada sebelumnya. Perubahan sebagai peningkatan fasilitas layanan lainnya adalah tersedianya ruang tunggu di luar gedung bagi pihak yang berperkara. Sebelumnya, di PTUN Surabaya hanya ada ruang tunggu di dalam gedung. Saat ini ruang tunggu di dalam gedung diperuntukkan hanya bagi pihak berperkara yang sudah lengkap untuk antrian persidangan, sedangkan pihak yang belum lengkap hadir disediakan ruang tunggu di luar gedung. Hal ini sekaligus sebagai upaya untuk mendukung penerapan protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19, karena penumpukan banyak orang di gedung pengadilan. Adanya inovasi pelayanan yang berbasis Teknologi Informasi, juga merupakan dampak positif lainnya dari pelaksanaan pembangunan ZI di PTUN Surabaya, yaitu e-visitor, antrian PTSP, e-survei, informasi persidangan, one monitoring digital information dan e-information. E-visitor (buku tamu elektronik), sebagai daftar hadir berbasis teknologi informasi yang mencatat kebutuhan masyarakat pencari keadilan dengan membagi pengunjung ke dalam 3 (tiga) kategori yaitu tamu persidangan, tamu non persidangan dan tamu pelayanan. Inovasi selanjutnya yaitu antrian PTSP secara elektronik. Kemudian, bagi pengunjung yang telah selesai mendapatkan layanan pengadilan dapat mengisi survei kepuasan pelayanan publik melalui aplikasi e-survei. Untuk jadwal sidang harian juga telah terupdate dalam aplikasi informasi persidangan. Selain itu, PTUN Surabaya juga menyediakan pojok informasi untuk mengakses one monitoring digital information yang akan memudahkan pengunjung dan semua pihak pengadilan yang terlibat. Dalam one monitoring digital information tersedia berbagai informasi yang dapat diakses melalui satu monitor, antara lain website resmi PTUN Surabaya, SIPP PTUN Surabaya, SIPP Tingkat Banding, e-Court, struktur organisasi, profil hakim, sistem pengawasan, JDIH Mahkamah Agung, jadwal persidangan, direktori putusan, survei kepuasan pengadilan dan survei persepsi korupsi. Selanjutnya, ada pula inovasi e-information yang merupakan penyajian informasi secara elektronik dalam bentuk barcode. Informasi yang disajikan antara lain alur beracara pengujian unsur penyalahgunaan wewenang, alur beracara permohonan fiktif positif, alur penyelesaian gugatan biasa, alur penyelesaian sengketa informasi publik, alur penyelesaian sengketa proses pemilihan umum, brosur gugatan, brosur permohonan, digital asisten, e-court, facebook, instagram, SIPP Web dan website. Demikian berbagai perubahan yang dilakukan sebagai peningkatan pelayanan pengadilan bagi pengguna layanan di PTUN Surabaya, yang merupakan dampak positif dari dilaksanakannya pembangunan ZI di PTUN Surabaya yang terus berkomitmen untuk tetap menjaga integritas dan memberikan yang terbaik bagi masyarakat pengguna layanan, sebagaimana yang diselalu digaungkan oleh Subur MS, S.H., M.H. Ketua PTUN Surabaya di banyak kesempatan. Semoga sebagai salah satu Pengadilan di bawah Mahmakah Agung, PTUN Surabaya dapat meraih WBK sebagai hasil dari pelaksanaaan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).




PEDOMAN GUGATAN
SYARAT GUGATAN

Persyaratan pengajuan gugatan, dalam rangka tertib administrasi dan tertib pelaksanaan Persidangan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dapat di akses disini

CONTOH SURAT GUGATAN

Untuk memudahkan masyarakat untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya menyediakan format / contoh - contoh Surat Kuasa, surat Gugatan dan Surat Jawaban.


TELEVISI PTUN SURABAYA

STATISTIK PENGUNJUNG

FLAG COUNTER
Flag Counter
LOKASI PTUN SURABAYA